SUDAH seabad lebih orasi kemerdekaan Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto bermuhibah dengan waktu. Namun, tampaknya Sang Waktu masih terlalu baik hingga keriput memori belum benar-benar menelannya.

Gagasan zelfbestuur atau pemerintahan mandiri merupakan konteks yang sangat terkini, menyorongkan aspek ontologis pembangunan pada independensi kebijakan pemerintah

Konsep pemerintah sebagai locus pendar sempat tergeser akibat pidato inaugurasi Reagan pada 1981 yang menyebut bahwa pemerintah justru ialah pembuat onar serta membuat kebijakan ekonomi AS melucuti segala peran pemerintah dan memberi kebebasan liar untuk yang berpunya.

Celakanya, dengan posisi AS sebagai patron global, posisi ini dengan cepat menjalar hampir ke segala pelosok dunia.

Kebebasan liar ini pun membuat dunia semakin timpang sebagaimana argumen Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century dan kritik Jeffrey Sachs dalam Price of Civilization yang menunjuk beberapa seri krisis global sebagai produk dari peradaban yang lupa membayar ongkos kemakmuran.

Ongkos yang harus dibayar itu ialah para golongan kaya harus diikat sehingga kekayaan mereka bisa digunakan sebagian untuk membiayai pembangunan. Pandangan ini tidak sendiri. Di awal abad ke-21 sudah ramai muncul narasi serupa, mengutuki kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, konsep zelfbestuur kembali relevan, membuat pemerintah sebagai napas dari ekosistem pembangunan.

Development as freedom sahut Amartya Sen. Kebijakan pembangunan harus mengarah kepada satu narasi besar kaum developmentalis, yaitu kemerdekaan ekonomi, di mana setiap individu tidak memiliki sekat sistemik untuk mendapatkan akses pembangunan. Jika dilihat dari koefisien Gini, kondisi ketimpangan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih baik, tetapi tetap saja masih ada suara ketidakpuasan. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua yang lalu pun menjadi sasaran tembak.

Katanya keadaan kita belum betul-betul menunjukkan kondisi 7,07%. Bahkan ada mural yang seolah-olah sebagai ratapan kepada Tuhan bahwa dia sedang lapar. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa suara-suara ini bermunculan. Kemungkinan pertama adalah karena tingkat literasi. Angka 7,07% pada kuartal kedua tahun ini sejatinya adalah pertumbuhan yang dibandingkan dengan kuartal kedua 2020 yang memang jatuh lekat tanah (low base effect). Banyak orang yang tidak mengerti sehingga menjadikan angka ini sasaran prasangka buruk.

Kemungkinan kedua, karena memang kondisi pertumbuhan kita yang memang disproporsional kepada sektor-sektor yang padat modal sehingga nuansa di akar rumput membuat angka pertumbuhan ini seperti minim makna.

Atau kemungkinan yang ketiga yang merupakan gabungan keduanya, yaitu sempit paham dan sempit hidup. Apa pun itu, hulu tangkalnya hanya satu; pendidikan.

HOS Tjokroaminoto tentu tidak asal sebut konsep. Orasinya adalah buah dari pemikirannya yang matang, kontemplasi empiris dari apa yang telah dia persiapkan. Eksperimen ideologisnya sudah dia praktikkan di tepi Sungai Kalimas Surabaya yang melahirkan tokoh-tokoh semisal Alimin, Muso, Sukarno, dan Kartosuwiryo.

Variasi ideologi semua muridnya serta peran penting tokoh-tokoh tersebut meski dengan ragam kontroversinya adalah magnum opus pendidikan yang memerdekakan ala Tjokroaminoto.

Pembenahan pendidikan akan mampu meningkatkan produktivitas pekerja, yang mana keadaannya sejak memasuki abad baru cenderung stagnan. Dengan pertumbuhan produktivitas buruh Indonesia yang lekat tanah (sekitar 3% setahun dan lebih rendah daripada inflasi), maka upah buruh Indonesia memang terhitung mahal sehingga memicu investment diversion. Walhasil, para pekerja kita tidak mampu menangkap hasil dari pembangunan secara utuh. Untuk lepas dari kungkungan sistemik ini sebenarnya Acemoglu dan Robinson (2013) sudah mewanti-wanti untuk mengarahkan kepada ekonomi institusi yang inklusif (inclusive economic institutions) yang menciptakan insentif dan akses yang sama bagi masyarakat pada umumnya. Negara menjadi gagal jikalau negara tersebut hanya menyediakan akses dan kesempatan kepada sekelompok elite.

Mempertimbangkan periode bonus demografi, kita akan kehilangan momentum jika pemerintah masih memandang ini sebagai bisnis seperti biasa. Indonesia akan menjadi tua sebelum kaya. Yang artinya, kita tidak akan pernah bisa merdeka. Celah kesempatan kita cukup sempit. Kali ini Sang Waktu mungkin tidak akan berbaik hati.

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/425724/ekonomi-yang-memerdekakan